Nalar24.id| TANGERANG — Siang itu, Taman Gajah Tunggal jadi panggung orasi. 15 mahasiswa dari Aliansi Poros Baru Tangerang berkumpul.
Momennya pas: Hari Keadilan Internasional, 17 Juli 2026.
“Keadilan adalah fondasi negara demokrasi,” teriak Korlap Riswandi Ab’ur dari LMND.
PBT, gabungan SEMMI dan LMND Kota Tangerang, datang dengan 4 tuntutan. Tidak muluk, tapi menyentuh langsung layanan publik.
Mereka minta aparat hukum independen. Kasus dugaan penyimpangan keuangan negara harus diusut terbuka.
Soal anggaran, sorotan mengarah ke sewa kendaraan dinas dan DPAD. “Audit menyeluruh! Buka datanya ke publik,” desak mereka. Khusus DPAD, mereka mempertanyakan alokasi Rp21,4 miliar. Termasuk Rp826,7 juta untuk perpustakaan elektronik.
Tuntutan terakhir: guru. Dengan APBD Kota Tangerang 2026 sebesar Rp5,53 triliun, PBT minta kesejahteraan guru jadi prioritas. Kesenjangan ASN, PPPK, dan honorer harus dipangkas.
Spanduk hitam terbentang. Isinya tajam: “Hentikan Proyek MBG” dan “Mosi Tidak Percaya Aparat Penegak Hukum”.
Di kejauhan, TNI-Polri berjaga. Aksi berjalan tertib. Pesannya satu: keadilan bukan jargon, harus diwujudkan lewat kebijakan.