Nalar24.id | Ciputat — Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bareng Aliansi Mahasiswa dan Santri (AMSI) serta Lingkar Studi Ciputat (LSC) geruduk Halte UIN Jakarta, Rabu 17 Juni 2026. Aksi bertajuk “Khutbah Reformasi: Muharam Melawan” ini bawa 6 tuntutan keras buat pemerintah yang dinilai gak berpihak ke rakyat.
Aksi yang digelar pukul 16.00 WIB itu berlangsung kondusif. Massa aksi pake momentum Tahun Baru Islam 1448 H buat negasin: Muharam bukan cuma ganti tahun, tapi momen perlawanan terhadap ketidakadilan.
Koordinator Lapangan Aksi, Muhammad Rizal Padhli, bilang aksi ini lahir dari kegelisahan. “Muharam momentum untuk menghidupkan kembali semangat perlawanan terhadap ketidakadilan dan keberanian menyampaikan kebenaran di hadapan kekuasaan. Karena itu, kami memilih untuk tidak diam,” tegas Rizal.
Presiden DEMA Fakultas Ushuluddin, Zain, nambahin kalau aksi ini buat nyentil ormas biar gak diem. “Kami mendorong organisasi-organisasi masyarakat untuk kembali mengambil peran kritis. Banyak isu nasional yang hari ini jadi perhatian publik, namun belum mendapatkan respons dan pengawalan memadai,” kata Zain.
6 TUNTUTAN UTAMA “KHUTBAH REFORMASI: MUHARAM MELAWAN”
1. Aktivisme Ormas & Tokoh Agama:* Desak ormas Islam & tokoh agama gak pasif, harus kontrol kebijakan pemerintah yang gak pro-rakyat.
2. *Efisiensi APBN:* Stop pemborosan APBN, alihin anggaran buat kebutuhan mendesak rakyat.
3. *Evaluasi Program Strategis:* Hentikan total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dinilai boros & gak efektif.
4. *Supremasi Sipil:* Tolak militerisme di ranah sipil, jaga amanat Reformasi 1998.
5. *Tanggung Jawab Presiden:* Desak Presiden Prabowo Subianto tanggung jawab atas kebijakan yang bikin resah, buka ruang evaluasi terbuka.
6. *Jaminan Kebebasan Berpendapat:* Tuntut aparat lindungi kebebasan berpendapat, kawal demo tanpa intimidasi, represi, atau kriminalisasi.
POLISI TTD KOMITMEN
Tuntutan poin 6 langsung direspon. Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Boy Jumalolo, teken surat pernyataan sikap di lokasi aksi. “Kami siap mengawal mahasiswa dan rakyat dalam menyampaikan aspirasi,” tegas AKBP Boy.
Penandatanganan itu disambut positif massa aksi karena dianggap sejalan dengan tuntutan mereka: jaminan ruang demokrasi tanpa intimidasi.
PENUTUP
Aksi ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap. Massa nyerukan semua elemen masyarakat, mahasiswa, santri, akademisi, ormas, & tokoh agama buat gak apatis. “Pengawasan terhadap kekuasaan merupakan tanggung jawab bersama demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, demokratis, dan berpihak kepada rakyat,” seru massa aksi.
