Nalar24.id |TANGERANG – Di tengah deretan program infrastruktur, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah justru menyorot hal yang tak terlihat: akhlak dan kebersamaan
Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri Pengajian Bulanan Majelis Taklim Gabungan Desa Peusar dan Kelurahan Mekar Bakti, Masjid Hidayatul Mu’minin, Panongan, Minggu 28/6/2026.
Dari Masjid ke Kebijakan Publik
Bagi Intan, pengajian bukan sekadar agenda rutin. Ia melihat majelis taklim sebagai “ruang infrastruktur sosial” yang paling efektif.
“Kalau masyarakatnya rukun, kompak, dan gemar silaturahmi, maka pembangunan akan berjalan lebih mudah,” katanya.
Kalimat itu penting. Karena sering kali, proyek jalan bagus tapi konflik warga, atau gedung baru tapi minim kepedulian. Intan ingin membalik narasinya: Bangun manusia dulu, baru bangun fisiknya.
Kabupaten Tangerang sebagai “Rumah Bersama”
Istilah rumah bersama yang ia pakai bukan retorika kosong. Ia menempatkan pemerintah bukan sebagai satu-satunya aktor, tapi butuh alim ulama, tokoh masyarakat, hingga ibu-ibu taklim.
Ini model kolaborasi dari bawah. Ketika ibu-ibu majelis taklim bergerak, jangkauannya bisa sampai ke dapur-dapur warga. Efeknya lebih masif dari spanduk pemerintah.
SD-SMP Swasta Gratis: Jaring Pengaman Pendidikan
Poin paling strategis dari sambutannya adalah penegasan program SD-SMP swasta gratis.
Baca Juga : Narkoba Hancurkan Masa Depan!” Tegas Wabup Intan Gelorakan Gerakan Ananda Bersinar ke Gen Z
“Jangan berkecil hati jika tidak diterima di sekolah negeri. Sekolah swasta juga sudah banyak yang terdaftar,” ujarnya.
Ini respons langsung atas kecemasan emak-emak tiap PPDB. Dengan memasukkan sekolah swasta ke skema gratis, Pemkab memperluas akses tanpa harus bangun sekolah negeri baru. Efisien, tapi berdampak langsung ke dompet warga.
Catatan Nalar
Apa yang dilakukan Intan adalah memadukan dua hal: spiritualitas dan substansi kebijakan.
Ia bicara ukhuwah di mimbar masjid, lalu turun ke isu paling membumi: biaya sekolah anak.
Jika sinergi ini dijaga, maka majelis taklim tidak hanya jadi tempat ngaji, tapi juga jadi corong kebijakan publik yang paling dipercaya warga. Dan itu, jauh lebih mahal dari sekadar anggaran.
