HMI dan GMNI Demo di Depan Gedung Bupati Tangerang Soroti 13 Tuntutan
nalar24.id | TANGERANG RAYA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kabupaten Tangerang menggelar aksi demonstrasi Didepan gedung Bupati Kabupaten Tangerang.
Dalam aksi tersebut, massa aksi membawa 13 tuntutan yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Demonstran menegaskan bahwa pemerintah daerah harus terbuka terhadap kritik dan tidak boleh menghindari tuntutan masyarakat yang disampaikan melalui gerakan mahasiswa.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) membawa tiga belas tuntutan utama, antara lain :
- Mewujudkan kompensasi bagi petani yang mengalami gagal panen.
- Melakukan normalisasi irigasi.
- Mencabut usulan alih fungsi lahan yang merugikan masyarakat.
- Mengevaluasi Satgas Sampah.
- Meninjau dan mengaudit persoalan Royal Permata serta dugaan penguasaan aset daerah.
- Mengevaluasi Direktur Utama PD Pasar terkait pembangunan Pasar Korelet.
- Mengevaluasi pengelolaan dan pertanggungjawaban TPA Jatiwaringin.
- Mengevaluasi Kepala Satpol PP.
- Memberantas praktik percaloan dan penipuan rekrutmen tenaga kerja.
- Mengembalikan hak warga terdampak pembangunan RSUD Tigaraksa.
- Mengevaluasi Kepala BPKAD dalam pengamanan aset daerah.
- Mengevaluasi Kepala DTRB dalam pengawasan tata ruang.
- Mengevaluasi Kepala Inspektorat serta memperkuat sistem pengawasan internal pemerintahan
Akhmad Nawawi selaku Koordinator Lapangan (Korlap) dari HMI menegaskan bahwa pihaknya datang bukan sekadar untuk menyampaikan aspirasi, tetapi ingin memastikan adanya dialog langsung dengan pimpinan daerah.
Kami datang ke sini membawa suara masyarakat kabupaten Tangerang. Yang kami minta sederhana, Bupati Tangerang menemui massa aksi dan memberikan jawaban secara langsung terhadap tuntutan yang kami sampaikan.
BACA JUGA : POLSEK TANGERANG GELAR PATROLI CIPTA KONDISI JAGA JAKARTA DINI HARI
“Jangan sampai mahasiswa yang datang membawa aspirasi masyarakat justru hanya ditemui oleh perwakilan,” tegas Akhmad Nawawi dalam aksi tersebut.
Namun, massa aksi mendapat informasi bahwa Bupati Tangerang tidak dapat menemui demonstran karena sedang menjalankan kegiatan lain di luar lokasi.
Kondisi tersebut kemudian memicu kekecewaan massa karena mahasiswa menganggap tuntutan yang dibawa seharusnya dapat didengar langsung oleh kepala daerah.
Massa aksi tetap bertahan dan meminta adanya kepastian bahwa Bupati Tangerang dapat menemui mereka.
Hingga sore hari, situasi semakin memanas ketika massa berupaya masuk ke gedung Bupati Tangerang untuk meminta dan mengklarifikasi serta respons langsung dari pihak pemerintah daerah.
Upaya tersebut kemudian mendapat penghadangan dari aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ketegangan antara massa aksi dan aparat meningkat sehingga benturan tidak dapat dihindarkan.
BACA JUGA : Viral! Modal 70 Ribu Rupiah, Muhammad Ja’far Hasibuan Jadi Referensi Akademik Dunia
Akmad Nawawi kembali menegaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol sosial mahasiswa terhadap pemerintah daerah.
Pemerintah daerah harus memahami bahwa mahasiswa hadir bukan sebagai musuh pemerintah. Kami hadir sebagai bagian dari masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Kalau pemerintah benar-benar terbuka dan mau mendengar, maka ruang dialog harus dibuka, bukan justru ditutup,” ujarnya.
Aksi ini menjadi catatan kritis atas kinerja Pemkab Tangerang yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan-persoalan krusial di wilayah tersebut.
Mahasiswa menyuarakan kekecewaan mendalam atas absennya Bupati dan Wakil Bupati dalam menerima massa aksi, yang akhirnya hanya difasilitasi oleh Sekda Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, bersama beberapa kepala dinas.
Kami menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan mahasiswa,
melainkan bentuk kontrol sosial terhadap kekuasaan. Kami tidak meminta pemerintah menerima
setiap tuduhan tanpa pemeriksaan.
Sebaliknya, kami menuntut pemerintah membuktikan seluruh persoalan melalui data, dokumen, audit, evaluasi, dan tindakan konkret.
“Demikian pernyataan sikap ini kami buat, apabila dalam 1×14 hari tidak ada tindak lanjut, maka kami akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan eskalasi masa yang lebih besar”,pungkas Akhmad Nawawi selaku Koordinator Lapangan (Korlap) dari HMI.
red24_AS