Nalar24.id | SERANG — Kabar kurang enak datang dari Gedung Negara. APBD Provinsi Banten 2027 diproyeksi turun. Dari Rp 10,27 triliun tahun ini, menjadi Rp 9,51 triliun tahun depan. Selisihnya Rp 760 miliar.
Penyebabnya satu: penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Pada tahun 2027, kondisi fiskal kita mengalami penurunan akibat adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Namun, kita harus tetap optimistis,” kata Gubernur Banten Andra Soni, Rabu (19/8/2026).
Dalam dokumen KUA-PPAS 2027 yang sudah disepakati, target pendapatan Rp 9,51 triliun lebih. Sementara belanja dianggarkan Rp 9,49 triliun lebih. Artinya masih ada sisa surplus Rp 13,39 miliar.
Tapi dengan anggaran yang lebih kecil, Pemprov dituntut lebih cermat. Andra meminta jajarannya tidak lagi boros.
“Memicu efisiensi dan kreativitas daerah, mendorong daerah untuk lebih efisien dalam mengelola anggaran serta mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kreatif dan inovatif,” ujarnya.
Artinya, Pemprov Banten harus banting setir. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan dana transfer dari pusat. Harus putar otak cari PAD baru. Bisa dari pajak, retribusi, BUMD, atau sektor ekonomi kreatif.
BACA JUGA : Kebakaran Hanguskan Gedung Bapenda DKI di Jalan Abdul Muis, 100 Personel Damkar Dikerahkan
Selain itu, belanja juga harus diprioritaskan.
“Mengoptimalkan belanja agar lebih tepat sasaran. Memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” kata Andra.
Fokusnya jelas: kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan pengentasan kemiskinan. Program yang dirasakan langsung oleh warga.
Andra juga mengajak DPRD Banten ikut mengawal.
“Semoga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, mari bersama-sama mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten,” katanya.
Tantangan 2027: anggaran lebih kecil, tapi harapan masyarakat tetap besar. Mampukah Banten beradaptasi?