Nalar24.id | TANGERANG – Setiap pekerjaan di lingkup pemerintahan tidak cukup hanya selesai. Mulai dari perencanaan sampai eksekusi, semua tahapan wajib sesuai regulasi dan bisa dipertanggungjawabkan.
Hal itu ditekankan Wakil Wali Kota Tangerang H Maryono saat membuka kegiatan Sosialisasi Mitigasi Risiko Pekerjaan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Kegiatan digelar di Ruang Akhlakul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (17/09/2026).
Maryono menyebut, mitigasi risiko harus jadi budaya kerja ASN, bukan sekadar formalitas. Potensi masalah harus dipetakan sejak awal, terutama pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Kita ingin menyamakan pemahaman, memperkuat sistem, dan membangun kesadaran dalam menjalankan tugas. Karena itu, mitigasi risiko penting dalam setiap pekerjaan,” ujar Maryono.
BACA JUGA : Fungsionaris DPP IMKT Muhamad Sagara Nabila Raih Juara II Pencak Silat POMPROV VIII Banten
Menurutnya, PPK dan PPTK tidak boleh hanya fokus agar pekerjaan selesai atau administrasi sah. Mereka harus paham detail tahapan kerja dari hulu ke hilir.
“Kenali risikonya sejak awal, siapkan langkah pengendaliannya dan lakukan pengawasan secara konsisten,” katanya.
Maryono juga meminta PPK dan PPTK tidak takut dalam mengambil keputusan. Justru dengan memahami aturan dan risiko, aparatur bisa bekerja lebih percaya diri dan profesional.
“Dengan memahami risiko dan langkah pengendaliannya, kita tidak perlu ragu menjalankan pekerjaan. Yang penting, setiap proses dilakukan sesuai ketentuan,” tuturnya.
BACA JUGA : Bupati Tangerang Dorong Generasi Muda Inovasi Berkelanjutan di Tangerang Youth Connection 2026
Ia menegaskan, keberanian harus tetap berada dalam koridor aturan.
“Yang menjadi PPK dan PPTK harus berani. Selama kita bekerja dengan benar, mengikuti aturan, dan memahami risikonya, Insya Allah kita tidak perlu takut,” tegasnya.
Melalui sosialisasi ini, Maryono berharap kapasitas PPK dan PPTK semakin meningkat. Mereka dituntut lebih cermat, teliti, dan profesional, sehingga pekerjaan tidak hanya tuntas secara administratif, tetapi tepat guna.
“Mari budayakan mitigasi risiko sejak perencanaan, agar pekerjaan lebih tepat guna dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.