Nalar24.id | JAKARTA – Pemerintah menyatukan jaringan kehumasan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk membangun komunikasi kebijakan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan menjangkau masyarakat hingga ke daerah.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan koordinasi antarkehumasan menjadi kebutuhan penting di tengah derasnya arus informasi digital, termasuk meningkatnya disinformasi dan hoaks.
“Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,” ujar Meutya dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah atau Bakohumas di Jakarta Pusat, Selasa 1 September 2026.
Menurut Meutya, pemerintah membutuhkan koordinasi kuat antara humas kementerian dan lembaga dengan humas pemerintah daerah. Forum ini juga menjadi ruang evaluasi.
“Kalau ada hal-hal yang memang kurang cepat dilakukan pemerintah, ada komunikasi yang dianggap masih lambat atau belum jelas, ini juga menjadi forum bagi kami untuk evaluasi diri,” katanya.
Meutya menyebut forum kehumasan akan diarahkan menjadi agenda berkala. Dengan digitalisasi, koordinasi perlu dilakukan secara cepat.
BACA JUGA : Gubernur Andra Soni Panen Padi PM-AAS di Serang, Hasil Capai 12,88 Ton/Ha
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari mengatakan jaringan kehumasan pemerintah secara nasional mencakup lebih dari 8.000 perangkat. Jaringan itu harus bekerja dalam satu orkestrasi.
“Pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi,” ujar Qodari.
Qodari juga menekankan pentingnya menghadirkan masyarakat sebagai wajah dari program pemerintah.
BACA JUGA : Gratis dan Cukup 6 Langkah, Warga Tangerang Kini Bisa Dapatkan Bibit Lewat Bank Pohon
Sementara itu, Wamenkeu Bima Arya menilai humas pemerintah harus bekerja dua arah. Selain menyampaikan kebijakan, humas juga harus membaca apa yang diperbincangkan publik.
“Humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja, tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah,” kata Bima.
(Dedi)