Nalar24.id | JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) dan Yos Sunitoyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Kepresidenan, Rabu (22/7/2026).
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.
“Mengangkat Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia dan Yos Sunitoyoso sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia,” kata Prabowo dalam pelantikan.
Prabowo kemudian mengambil sumpah kepada kedua pejabat yang baru dilantik tersebut.
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap sumpah Donny dan Yos.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Lembaga Universitas Republik Indonesia disiapkan untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa dengan mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan yang diterapkan di sejumlah negara.
Baca Juga : Bola Menyatukan: 14 Ribu Warga Jakarta Nobar Final Piala Dunia Bareng Bang Doel
“Itu sudah kita persiapkan lama. Cuma, waktunya kan enggak pas lama. Nanti ada waktunya aku jelasin, detailnya. Jadi, belajar kayak beberapa negara itu punya lembaga-lembaga pendidikan yang emang khusus itu mempersiapkan calon-calon pemimpin,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan.
Prasetyo menuturkan sejumlah negara memiliki lembaga pendidikan khusus yang bertugas mempersiapkan calon-calon pemimpin untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan. Dia mencontohkan Prancis yang memiliki École nationale d’administration (ENA), yang kini telah berubah menjadi Institut National du Service Public (INSP).
“Semua pejabat pemerintahan, semua pejabat BUMN, bahkan pejabat gubernur, bupati itu harus masuk atau pernah mengikuti pendidikan itu, satu lembaga,” kata dia.
Melalui model serupa, pemerintah berharap para calon pemimpin di Indonesia memiliki kemampuan teknis sekaligus wawasan kebangsaan yang kuat. Penguatan wawasan kebangsaan menjadi penting karena para pejabat negara menjalankan amanah untuk kepentingan bangsa dan negara.