Nalar24.id | JAKARTA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Anti Pejabat Korup (SMAPK) menggelar aksi penyampaian pendapat di depan Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Pangeran Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
Pantauan http://Nalar24.id di lokasi, massa membawa spanduk besar bergambar H. M. Ilyas Panji Alam dengan tuntutan agar DPP PDIP merespons polemik pengadaan fasilitas rumah dinas Wakil Ketua III DPRD Sumatera Selatan. Beberapa peserta aksi juga mengenakan topeng bergambar Ilyas Panji Alam sebagai bentuk ekspresi.
Koordinator Lapangan SMAPK, Rizki Fajri, mengatakan kedatangan mereka untuk menyerahkan dokumen kajian terkait polemik penggunaan anggaran yang sebelumnya ramai diberitakan. “Kami minta DPP PDIP tidak menutup mata. Sebagai partai wong cilik, kami harap ada evaluasi internal dan transparansi ke publik,” ujar Rizki saat orasi.
Serahkan Dokumen ke Perwakilan DPP
Dalam aksi tersebut, perwakilan massa menyerahkan satu map dokumen kepada pihak yang menerima di DPP PDIP. Dokumen itu disebut berisi kronologi dan kajian terkait polemik fasilitas rumah dinas yang menjadi sorotan.
Rizki menegaskan bahwa aksi ini murni kontrol sosial. “Kami tidak menuduh. Kami minta dibuka saja prosesnya ke publik. Kalau memang sesuai aturan, sampaikan. Kalau ada yang perlu dievaluasi, kami minta ditindaklanjuti partai,” tegasnya.
6 Tuntutan Mahasiswa
Adapun tuntutan SMAPK yang disampaikan dalam aksi:
1. Mendorong prioritas anggaran daerah untuk kepentingan masyarakat luas.
2. Meminta DPP PDIP merespons aspirasi publik terkait polemik yang menyeret nama kader.
3. Mendesak investigasi internal DPP PDIP secara transparan.
4. Meminta sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran etik atau aturan oleh kader.
5. Mendorong evaluasi standar penggunaan fasilitas negara untuk pejabat daerah.
6. Meminta aparat penegak hukum mengawasi penggunaan anggaran sesuai aturan.
Polemik yang dimaksud mahasiswa merujuk pada pemberitaan sebelumnya soal rencana pengadaan fasilitas di rumah dinas, termasuk meja biliar, yang memicu diskusi publik soal urgensi dan skala prioritas anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari DPP PDI Perjuangan maupun dari H. M. Ilyas Panji Alam terkait aksi dan dokumen yang diserahkan mahasiswa.
Nalar24.id masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait untuk mendapat tanggapan berimbang.
