HMI Menjawab Paradoks Industrialisasi dan Kedaulatan Ekologis : Melampaui Demokrasi Prosedural melalui Advokasi Teknokrasi Hijau dan Penguasaan Instrumen Kebijakan
Oleh : Muhamad Agus
nalar24.id | JAKARTA – Indonesia lagi ada di persimpangan penting dalam sejarah pembangunannya. Di satu sisi, industrialisasi diproyeksikan jadi mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional lewat hilirisasi sumber daya alam, penguatan sektor manufaktur, dan percepatan investasi strategis. Tapi di sisi lain, laju pembangunan ini juga membawa dampak ekologis yang makin rumit, mulai dari kerusakan hutan, krisis tata kelola sumber daya alam, pencemaran lingkungan, konflik agraria, sampai meningkatnya risiko perubahan iklim.
Paradoks ini nunjukin bahwa keberhasilan pembangunan nggak bisa lagi cuma dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi. Produk Domestik Bruto (PDB), investasi, dan ekspansi industri harus dibaca bareng dengan indikator kualitas lingkungan, ketahanan sosial, dan keberlanjutan antar generasi. Di titik ini, Indonesia perlu mulai geser cara pandang ke arah kedaulatan ekologis.
Data juga menunjukkan tantangan ekologis kita makin nyata. Indonesia memang salah satu negara dengan keanekaragaman terbesar di dunia, tapi di saat yang sama juga menghadapi tekanan besar terhadap ekosistemnya. juga menegaskan bahwa negara berkembang harus segera mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim kalau mau tetap tumbuh secara berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia sendiri sudah punya komitmen Net Zero Emissions 2060 atau lebih cepat, memperkuat Nilai Ekonomi Karbon, mengembangkan Taksonomi Hijau Indonesia, dan mendorong pembiayaan berkelanjutan lewat Sustainable Finance Roadmap. Ini menunjukkan bahwa isu lingkungan sekarang bukan lagi isu pinggiran, tapi sudah jadi bagian dari strategi pembangunan nasional.
Tapi masalahnya, kebijakan-kebijakan ini belum sepenuhnya didukung kapasitas politik dan kelembagaan yang kuat. Demokrasi kita masih sering berhenti di level prosedural, sementara kualitas pengambilan keputusan publik belum sepenuhnya berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Demokrasi yang hanya menghasilkan legitimasi politik tanpa tata kelola lingkungan yang efektif pada akhirnya justru melahirkan paradoks pembangunan itu sendiri.
Di sinilah organisasi mahasiswa Islam, khususnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), punya peran penting sebagai kekuatan intelektual dan moral bangsa.
Menurut Muhamad Agus, kader HMI tidak cukup hanya kuat di retorika dan kritik sosial, tapi harus naik level dengan benar-benar menguasai instrumen kebijakan publik.
“HMI harus melampaui demokrasi prosedural. Kader tidak boleh hanya menjadi pengkritik kebijakan, tetapi harus menjadi arsitek kebijakan. Penguasaan terhadap regulasi, ekonomi hijau, tata kelola lingkungan, perencanaan pembangunan, keuangan berkelanjutan, hingga diplomasi iklim merupakan prasyarat bagi lahirnya kepemimpinan Islam yang mampu menjawab tantangan abad ke-21.”
Secara teori, ini juga punya dasar yang kuat. Konsep ecological modernization menjelaskan bahwa ekonomi dan lingkungan sebenarnya bisa jalan bareng lewat inovasi teknologi, reformasi kelembagaan, dan kebijakan yang adaptif. Sementara itu, green governance menempatkan negara sebagai aktor yang harus bisa mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi dalam setiap keputusan publik.
Dalam perspektif Islam, ini sejalan dengan konsep khalifah fil ardh, yaitu manusia sebagai penjaga bumi yang punya amanah untuk memakmurkan tanpa merusaknya. Nilai ini juga nyambung dengan Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI yang menekankan keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial.
Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Islam sebagai kekuatan etis dalam perubahan sosial juga relevan banget di tengah krisis ekologis sekarang. Islam bukan cuma soal ibadah ritual, tapi juga sumber etika publik yang mendorong keadilan lingkungan, pemerintahan yang bersih, dan pembangunan yang tetap menjaga alam.
Lebih jauh lagi, semangat Lafran Pane mengingatkan bahwa kader HMI harus selalu relevan dengan zamannya. Kalau dulu HMI berjuang untuk eksistensi bangsa, maka sekarang salah satu tantangan besarnya adalah memastikan pembangunan tidak merusak masa depan ekologis Indonesia.
Karena itu, HMI perlu mulai membangun paradigma teknokrasi hijau. Ini bukan berarti menghilangkan demokrasi, tapi justru memperkuatnya lewat pendekatan berbasis data, riset ilmiah, analisis kebijakan yang kuat, dan evaluasi yang terukur. Jadi, keputusan publik nggak lagi sekadar berbasis kepentingan jangka pendek, tapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi bangsa.
Sebagai organisasi kader, HMI juga perlu memperkuat kapasitas anggotanya di berbagai bidang strategis, seperti :
– Analisis kebijakan publik dan legislasi
– Perencanaan pembangunan nasional dan daerah
– Ekonomi hijau dan ekonomi sirkular
– Green Taxonomy dan Sustainable Finance
– Transisi energi rendah karbon
– Tata kelola sumber daya alam dan lingkungan
– Diplomasi perubahan iklim
– Pengawasan anggaran berbasis pembangunan berkelanjutan
Dengan penguasaan ini, kader HMI bisa naik kelas dari sekadar aktivis menjadi policy entrepreneur yang mampu menawarkan solusi nyata untuk persoalan bangsa.
Menurut Muhamad Agus, masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan generasi mudanya dalam menggabungkan industrialisasi dan keberlanjutan lingkungan.
“Kedaulatan ekonomi tidak akan pernah kokoh apabila kedaulatan ekologis diabaikan. Industrialisasi yang mengorbankan lingkungan hanya akan mewariskan biaya sosial, krisis sumber daya, dan ketidakadilan antargenerasi. Karena itu, HMI harus menjadi pelopor lahirnya kepemimpinan nasional yang mampu menggabungkan nilai keislaman, kecakapan teknokratis, dan keberpihakan terhadap kelestarian lingkungan.”
Pada akhirnya, Indonesia nggak cukup hanya mengandalkan investasi dan industrialisasi untuk jadi negara maju. Keberhasilan pembangunan harus dilihat dari kemampuan negara menyejahterakan rakyat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Di titik ini, HMI punya peluang besar untuk jadi motor lahirnya generasi pemimpin yang bisa menggabungkan demokrasi yang substantif, tata kelola yang baik, dan kedaulatan ekologis sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.
red24