Nalar24.id | Jakarta – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menilai komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran masih buruk. Sejumlah menteri dan pejabat di Kabinet Merah Putih dinilai kerap menunjukkan sikap nirempati dan egois saat merespons kesulitan warga.
Hal itu disampaikan Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, dalam Diskusi Kebangsaan di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
“Komunikasi publik perlu empati, pejabat negara perlu mendengar kesulitan yang dihadapi masyarakat. Sikap egois, denial yang sering dipertontonkan pejabat negara hanya akan menambah persepsi buruk sebagian masyarakat,” ujar Raja.
Perlu Empati dan Sense of Crisis
Diskusi ini juga dihadiri mantan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun, Sekretaris FWK Dr Budi Nugraha, serta sejumlah pemimpin redaksi.
Hendry Bangun menyebut komunikasi dengan empati diperlukan agar rakyat tahu pemerintah peduli. Menurutnya, beban ekonomi akibat krisis energi global dan melemahnya rupiah harus dikomunikasikan dengan bahasa yang memberi harapan.
“Disamping komunikasi dengan empati, pejabat negara harus memiliki ‘sense of crisis’ agar kesulitan rakyat tidak menumpuk,” tambah mantan wartawan Kompas, M Nasir.
Soroti Kebijakan Pertamax hingga Pemadaman
FWK mencontohkan beberapa kebijakan yang dinilai kurang empati, seperti kenaikan harga Pertamax, pemadaman listrik bergilir di Jawa, dan penjelasan soal Koperasi Merah Putih.
“Ini sikap ‘mentang-mentang’, saya pejabat maka saya harus didengar, tapi di sisi lain tidak peduli dengan kesulitan yang dihadapi rakyat,” kata M Nasir.
Koordinator Bidang Ekonomi FWK Herry Sinamarata menambahkan, transformasi ekonomi harus disampaikan dengan narasi yang menumbuhkan optimisme. “Ekonomi bukan saja soal angka, tapi juga narasi,” ujarnya.
Diskusi ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara, 1 Juli 2026, saat Presiden Prabowo meminta Polri merasakan penderitaan rakyat.
Red24/rengga
